Mirisnya Penghasilan Guru Honorer Kalah dengan Karyawan Program Makan Bergizi Gratis
Di tengah berbagai program pembangunan dan kebijakan sosial yang terus digulirkan pemerintah, ada satu ironi yang sulit untuk diabaikan: penghasilan guru honorer yang masih jauh dari kata layak. Bahkan dalam beberapa kasus, pendapatan mereka kalah dibandingkan dengan karyawan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana negara sebenarnya memandang profesi guru, khususnya mereka yang berstatus honorer.
Guru honorer selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak sekolah, terutama di daerah. Mereka mengajar, mendidik, dan membentuk karakter generasi muda, sering kali dengan beban kerja yang sama dengan guru berstatus aparatur sipil negara. Namun, perbedaan yang mencolok justru terlihat pada kesejahteraan yang mereka terima. Banyak guru honorer yang hanya memperoleh honor ratusan ribu rupiah hingga sekitar satu juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut jelas jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat memang patut diapresiasi. Program ini membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, mulai dari tenaga dapur, pengantar makanan, hingga pengelola distribusi. Namun ironinya, dalam beberapa tempat, penghasilan karyawan yang bekerja dalam program tersebut justru bisa lebih tinggi daripada penghasilan seorang guru honorer yang setiap hari mengajar di kelas.
Perbandingan ini bukan untuk merendahkan pekerjaan apa pun. Semua pekerjaan memiliki nilai dan perannya masing-masing dalam masyarakat. Akan tetapi, keadaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam prioritas kesejahteraan profesi yang memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa. Guru adalah aktor utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Jika kesejahteraan mereka terus diabaikan, maka dampaknya bisa sangat panjang terhadap kualitas pendidikan nasional.
Lebih miris lagi, banyak guru honorer tetap bertahan mengajar bukan karena kesejahteraan, melainkan karena panggilan hati. Mereka rela menempuh jarak jauh ke sekolah, menyiapkan materi pelajaran, hingga membimbing siswa di luar jam mengajar, meskipun imbalan yang diterima tidak sebanding dengan pengorbanan yang mereka berikan.
Kondisi ini seharusnya menjadi refleksi bagi para pemangku kebijakan. Pendidikan sering disebut sebagai investasi masa depan, tetapi investasi tersebut akan sulit berhasil jika para pelakunya tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer bukan sekadar soal angka dalam anggaran, melainkan soal penghormatan terhadap profesi yang membentuk masa depan bangsa.
Sudah saatnya negara menempatkan guru pada posisi yang lebih terhormat, bukan hanya dalam pidato seremonial, tetapi juga dalam kebijakan nyata. Jika seorang guru yang mendidik generasi bangsa masih harus hidup dengan penghasilan yang kalah dari berbagai pekerjaan lain yang tidak memerlukan tanggung jawab pendidikan, maka kita patut bertanya: sejauh mana pendidikan benar-benar menjadi prioritas negara?
