BPJS Harus Gratis: Jika MBG Bisa, Mengapa Kesehatan Rakyat Tidak?
Indonesia - Di tengah berbagai program ambisius pemerintah yang menguras anggaran negara, muncul satu pertanyaan sederhana namun menggugah: jika program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) saja bisa didanai, mengapa layanan kesehatan melalui BPJS masih membebani rakyat?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan, yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, justru masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Iuran bulanan, denda keterlambatan, hingga pelayanan yang kerap dikeluhkan, membuat esensi “jaminan kesehatan untuk semua” terasa jauh dari kenyataan.
Padahal, konstitusi dengan jelas mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Artinya, negara memiliki kewajiban penuh untuk menjamin akses kesehatan tanpa syarat, termasuk tanpa beban biaya.
Jika pemerintah mampu mengalokasikan anggaran besar untuk program-program populis seperti MBG, maka seharusnya bukan hal mustahil untuk menggratiskan BPJS secara menyeluruh. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal keberpihakan. Apakah anggaran negara benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan paling mendasar rakyat?
Banyak pihak menilai bahwa anggaran negara sebenarnya cukup. Kebocoran anggaran, proyek tidak tepat sasaran, hingga praktik korupsi menjadi faktor yang selama ini menggerogoti kemampuan fiskal negara. Jika semua itu dibenahi, bukan tidak mungkin BPJS gratis bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan nyata.
Selain itu, dampak dari BPJS gratis akan sangat besar. Masyarakat tidak lagi takut berobat karena biaya, angka kematian akibat keterlambatan penanganan bisa ditekan, dan kualitas hidup rakyat meningkat secara signifikan. Ini adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih bernilai dibanding program-program yang bersifat sementara.
Namun yang menjadi persoalan, keberanian politik untuk mengambil keputusan ini tampaknya masih minim. Pemerintah cenderung bermain aman, menjaga keseimbangan fiskal di atas kertas, tetapi mengabaikan kenyataan di lapangan.
Sudah saatnya paradigma diubah. Negara bukan perusahaan yang mencari untung, melainkan entitas yang hadir untuk melindungi rakyatnya. Kesehatan bukan komoditas, melainkan hak yang tidak boleh ditawar.
Jika MBG bisa gratis, maka BPJS seharusnya lebih layak untuk digratiskan. Pertanyaannya sekarang: apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya sekadar membangun citra?
Rakyat menunggu jawaban, bukan janji.
(*)
