Kontroversi Film Dokumenter “Pesta Babi” di Kalangan Pemerintah dan Publik

(sumber gambar : nontonpedia.id)

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita belakangan menjadi sorotan nasional setelah sejumlah acara nonton bareng (nobar) dan diskusi publik terkait film tersebut dibubarkan di beberapa daerah. Kontroversi ini memunculkan perdebatan luas mengenai kebebasan berekspresi, kritik terhadap pemerintah, hingga sensitivitas isu Papua dalam ruang publik Indonesia.

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale tersebut mengangkat persoalan masyarakat adat Papua Selatan, terutama terkait proyek strategis nasional (PSN), konflik agraria, deforestasi, dan dugaan marginalisasi masyarakat lokal. Karena mengangkat tema yang sensitif dan kritis terhadap kebijakan pembangunan, film ini memicu reaksi keras dari sebagian pihak pemerintah dan aparat keamanan.

Kontroversi semakin membesar ketika pemutaran film di beberapa kampus, termasuk Universitas Mataram dan sejumlah lokasi lain, dihentikan oleh pihak kampus maupun aparat dengan alasan menjaga kondusivitas dan menghindari potensi konflik sosial. Tindakan tersebut menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil dan aktivis HAM yang menilai pembubaran itu sebagai bentuk pembatasan kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi.

Koalisi organisasi sipil seperti AJI Indonesia, YLBHI, ICJR, SAFEnet, hingga ELSAM secara terbuka mengecam pelarangan pemutaran film tersebut. Mereka menilai bahwa karya seni dan dokumenter merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Dalam pandangan mereka, pembubaran pemutaran film justru memperlihatkan masih adanya ruang demokrasi yang rentan terhadap tekanan kekuasaan.

Di sisi lain, sebagian kalangan pemerintah memandang film tersebut sebagai materi yang sensitif dan berpotensi menimbulkan polemik sosial-politik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai polemik pelarangan nobar film tersebut. Meski demikian, ia juga menilai bahwa konten yang dianggap sensitif memang perlu diantisipasi agar tidak memicu dampak negatif di masyarakat.

Perdebatan mengenai “Pesta Babi” pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan isi film semata, tetapi juga menyangkut pertanyaan yang lebih besar tentang demokrasi, transparansi pemerintah, dan ruang kritik di Indonesia. Sebagian masyarakat melihat film ini sebagai bentuk keberanian dalam mengangkat isu ketimpangan di Papua, sementara pihak lain menganggap narasi yang dibangun terlalu provokatif dan dapat memperkeruh situasi politik nasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa film dokumenter masih memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi opini publik dan membuka diskusi sosial-politik. Kontroversi “Pesta Babi” menjadi cerminan bagaimana karya seni dapat berbenturan dengan kepentingan politik, stabilitas nasional, dan sensitivitas pemerintah terhadap kritik. Dalam konteks demokrasi, peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak masyarakat untuk berekspresi secara bebas dan terbuka.